Yang saya cintai :
Bapak-Bapak Kepala Suku, Kepala Kampung, Ondoafi, Raja dan para pemimpin Adat di seluruh Papua;
Ketua dan Pengurus Dewan Adat Papua dari 7 Wilayah Adat se tanah Papua;
Mama-Mama Papua, para Pemuda, kaum perempuan dan Anak-anak Papua;
Pimpinan Agama, LSM, Paguyuban, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI serta penduduk Papua
Hadirin sekalian yang saya Muliakan
Hari ini, Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 kita berkumpul disini untuk memperingati Hari Internasional Bangsa Pribumi. Perayaan ini menandai bangkitnya kesadaran bersama Bangsa Pribumi diseluruh dunia, termasuk Masyarakat Adat Papua untuk mensyukuri keberhasilan yang telah dicapai oleh masyarakat adat se-Dunia dalam perjuangan sepanjang dua dekade di percaturan Internasional, khususnya di arena Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah melahirkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Bangsa Pribumi.
Perayaan ini juga mengingatkan kita tentang posisi masyarakat adat sebagai dasar dan bangunan suatu Negara yang telah terlupakan dalam proses pembangunan bangsa-bangsa di seluruh dunia serta membangun solidaritas yang kuat untuk menata masa depan yang lebih baik.
Bangsa-bangsa Pribumi di berbagai belahan dunia pada hari ini sedang menyatukan hati dan doa sambil berusaha bangkit dari penindasan dan ketidakadilan yang dialaminya.
Bapak-Ibu, Hadirin yang Saya hormati,
Dalam Sidang Dewan HAM PBB pada bulan Juni 2006 di Kota Jeneva, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi. Pemerintah Indonesia juga telah menandatanggani Dokumen yang sama di Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Dengan demikian, telah jelas bahwa Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bukan saja menyetujui atau mendukung Deklarasi PBB, tetapi dengan sendirinya terikat dan berkewajiban melaksanakan setiap butir dari Deklarasi PBB tentang Bangsa Pribumi. Hal ini berarti bahwa Pemerintah RI telah menyatakan komitmen untuk membangun Masyarakat Adat Papua berdasarkan kekhususan Papua.
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Bangsa Pribumi dan UU Dasar 1945 adalah alat juridiksi dan hukum yang wajib dijalankan dengan sungguh-sungguh demi mempromosikan dan mempertahankan Hak-hak Masyarakat Adat Papua. Semua aparat pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua wajib menjalankan segala tugas dan tanggungjawab berdasarkan alat juridiksi dan hukum tersebut diatas.
Meskipun pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban dan komitmennya untuk membangun masyarakat adat Papua lewat UU Otonomi Khusus, namun kenyataannya hingga saat ini, kondisi sosial ekonomi dan budaya serta sipil politik masyarakat adat Papua semakin buruk dan termarjinalkan.
Ketika hak-hak masyarakat adat Papua tidak terpenuhi, maka pemerintah telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak bangsa pribumi maupun UU Dasar 1945. Kita butuh pemerintah yang KONSEKUEN DAN SANGGUP MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN KOMITMENNYA.
Hadirin/hadirat yang Saya hormati,
Dalam perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumi (International Day of the World’s Indigenous Peoples) tahun 2011 ini, saya mau mengajak kita untuk merefleksikan kembali tentang kondisi sosial politik dan keamanan diseluruh Tanah Papua dan sekaligus menyerukan :
Seluruh masyarakat Adat Papua membangun persatuan dan kekuatan bersama sebagai satu bangunan yang kokoh. Jangan terus memberi diri untuk dipecah belah dengan kampanye PILKADA yang cenderung mengadu domba sesama masyarakat adat, atau isu-isu dan cara-cara yang menciptakan konflik diantara masyarakat adat Papua, atau antara masyarakat adat Papua dengan pihak lain sebagai mitra yang setara dan yang saling menguntungkan. Marilah kita mengisi perjuangan ini dengan bergandengan tangan erat dengan memperkuat kemitraan yang kokoh, bermartabat dan berlandaskan cinta kasih. Marilah kita duduk berdialog diantara kita dalam menyelesaikan persoalan kita sebelum kita melangkah untuk berdialog dengan pihak lain.
Tanah Papua harus dibebaskan dari tindakan kekerasan dan penindasan dan harus dibangun sebagai Tanah Damai, Tanah yang penuh Berkat. Karena itu Dewan Adat Papua juga menyerukan pentingnya satu para-para dialog internal antara Pimpinan adat, Pemimpin gereja dan para Pimpinan Agama, politisi Papua, para birokrat Papua, anggota parlemen maupun LSM guna bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi persoalan masyarakat adat Papua yang dari hari ke hari justru semakin memperihatinkan seperti : pembunuhan dan penembakan terhadap warga masyarakat adat Papua, seperti yang terjadi di Wagete-Paniai, Nabire, Manokwari, Merauke, Keerom, Jayapura, puncak jaya, dan Nafri –Kota Jayapura,
Kami juga memandang bahwa pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan gagal melakukan perlindungan dan pengoyaman serta ketrentraman warga sipil di Tanah Papua tanpa terkecuali; Untuk itu, kami menghimbau kepada pemerintah untuk secara proaktif dan professional menanganinya.
Tanah adalah Ibu dan warisan nenek moyang yang harus kita jaga dan dirawat dengan baik untuk kebahagiaan kita dan anak cucu masyarakat adat Papua. Karena itu, Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh tokoh adat dan anak adat Papua untuk tidak menjual tanah-tanah adat. Pembangunan investasi di Papua tidak boleh menghilangkan hak masyarakat adat atas tanahnya. Karena itu, kepada seluruh tokoh adat, pemerintah dan dunia usaha untuk tidak menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah untuk dan atas nama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadikan masyarakat adat makin miskin dan termarjinalsasi.
Dewan Adat Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat adat Papua untuk secara aktif membantu dan atau mengambil inisiatif dalam melestarikan bahasa ibu, mengembangkan pendidikan tradisional secara landasan yang kokoh bangunan nilai dan tatanan kehidupan bangsa yang bermartabat. Selain itu, kita meningkatkan ketahanan panganan berbasis tanaman makanan lokal masyarakat adat Papua.
Dewan Adat Papua mendesak Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Lembaga-lembaga Internasional yang berada di Tanah Papua serta seluruh masyarakat adat di Tanah Papua dan diluar Tanah Papua untuk membantu penyelesaian Konflik Kekerasan di Tanah Papua dengan jalan dialog sebagai sarana terbaik;
Hari ini, 09 Agustus 2011, tepat 3 tahun peristiwa penembakan terhadap Aktivis HAM alharhum Opinus Tabuni. Karena itu, Dewan Adat Papua dan seluruh komponen masyarakat adat Papua mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak melupakan kasus tersebut dan secara sungguh-sungguh mengungkap pelaku penembakan dan motif dibalik penembakan tersebut sebagai wujud indenpensi dan profesionalisme polisi.
Hadirin yang Saya hormati,
Di akhir Pidato ini, saya ingin menegaskan Pandangan Dewan Adat Papua, bahwa sampai saat ini, eksistensi Masyarakat Adat Papua tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Eksistensi dan perjuangan masyarakat adat Papua masih sering dilihat dalam perspektif politik sehingga dengan mudah memunculkan justifikasi yang mengarah pada aktifitas separatis dan makar.
Seturut dengan tradisi budaya Papua tentang cara penyelesaian konflik secara damai, maka:
Kami menegaskan bahwa Dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia;
Kami bertekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan HAM, Ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral;
Kami menyambut baik inisiatif baik pemerintah pusat dalam mendukung proses-proses persiapan dialog Jakarta-Papua
Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Hilary Clinton) atas dukungan terhadap Dialog Terbuka antar Orang Papua dan Pemerintah Indonesia;
Bapak-Ibu, Hadirin yang Saya Muliakan,
Demikian inilah Pidato serta Seruan Dewan Adat Papua bertepatan dengan Peringatan Hari Internasional Bangsa Pribumi se dunia. Selamat merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi. Mari merapatkan barisan dan menata masa depan yang lebih berkeadilan, lebih sejahtera dan lebih layak.
Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan jerih paya kita sekalian.
Jayapura, 09 Agustus 2011
DEWAN ADAT PAPUA
FORKORUS YABOISEMBUT, S.Pd
Ketua Umum
